MENU
SELAYANG PANDANG
 

Propinsi Jawa Barat sebagai daerah penyangga Ibukota Negara dengan luas daratan sekitar 3.707.317,11 Ha memiliki sumber daya hutan seluas 816.603 Ha yang berfungsi sebagai hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan demikian pembangunan kehutanan di Jawa Barat harus searah dan setujuan dengan pembangunan nasional. Pembangunan kehutanan di Jawa Barat telah memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional maupun daerah baik dilihat dari pendapatan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, pelestarian lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Namun kebijakan pembangunan kehutanan pada masa lalu telah menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Permasalahan fundamental yang mengakibatkan kelemahan tersebut antara lain orientasi yang terlalu bertumpu pada paradigma pertumbuhan ekonomi, kebijakan alokasi sumberdaya yang tidak adil dan pola pembangunan yang sentralistik.

Terjadinya kerusakan hutan di Jawa Barat yang semakin marak sejak era reformasi digulirkan pada tahun 1998 telah mengakibatkan degradasi fungsi-fungsi hutan yang cukup memprihatinkan. Degradasi tersebut disebabkanoleh pengelolaan hutan yang tidak tepatyang menyebabkan terjadinya illegal logging, perambahan, penjarahan, okupasi lahan, kebakaran hutan dan ekses kapasitas industri pengolahan kayu di atas kemampuan suplay bahan baku industri.

Kelemahan manajemen hutan juga diperparah oleh merebaknya konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, lambatnya pemulihan ekonomi,rendahnya kesejahteraan masyarakat, lemahnya ketahanan adat-budaya lokal dan kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat serta masih belum jelasnya tata hubungan kerja antara Pusat dan Daerah dalam pengelolaan hutan.

Pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan mungkin tercapai apabila ada perubahan paradigma. Paradigma baru pembangunan kehutanan adalah dengan adanya pergeseran orientasi dari pengolahan hutan menjadi pengelolaan sumberdaya, pengelolaan yang sentralistik menjadi desentralistik, serta pengelolaan sumber daya yang lebih berkeadilan.

Propinsi Jawa Barat dengan pendudukyang hampir mencapai 40 juta jiwa menjadikan Propinsi terbesar di Indonesia.Jumlah penduduk tersebut sudah barang tentu memerlukan dukungan ruang hidup yang memadai dengan berbagai kebutuhan kehidupan yang amat kompleks.Dalam kondisi tersebut peranan hutan dan kehutanan sangat mutlak diperlukan, terutama dalam menyediakan kondisi lingkungan hidup yang nyaman, sejuk, asri, serta pasokan air bersih yang berkecukupan. Selain itu hutan juga harus mampu memberikan hasil-hasilnya secara langsung dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan akan kayu untuk berbagai keperluan.

 

 
SELAMAT DATANG DI "WEBSITE RESMI BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT"
Sistem Perencanaan Keuangan
 
Get flash player...  
2009 Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat